Presiden Ingatkan TKI Jangan Lupa Menabung
Rabu, 15 Desember 2010, 12:35 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri untuk bisa menyisihkan sebagian pendapatannya guna disimpan sebagai modal untuk pengembangan usaha setelah selesai menjadi TKI.
Hal tersebut dikemukakan Presiden saat berdialog dengan tiga warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri di sela-sela peluncuran program kredit usaha rakyat untuk TKI di Surabaya, Rabu (15/12).
Ketiga warga Indonesia tersebut masing-masing Nursanti asal Jawa Barat, Muhammad Nasib asal Nusa Tenggara Barat dan Kausar asal Malang Jawa Timur yang berdialog dengan Presiden melalui jalur telekonferensi. "Saya minta agar sebagian gajinya bisa ditabung sehingga nanti bisa dijadikan modal," kata Presiden kepada Kausar.
Kausar lulusan Universitas Islam Malang akan bekerja di sektor formal mengelola peternakan sapi perah di New Zealand dengan gaji setara Rp30 juta per bulan. Kausar bersama empat rekannya akan berangkat bekerja di sebuah peternakan sapi perah menyusul sembilan WNI yang sudah bekerja di sektor yang sama di New Zealand sejak dua tahun lalu.
Sementara itu kepada Nursanti, asal Jabar yang akan kembali ke Hongkong, Presiden menegaskan agar bekerja dengan baik. "Saya bekerja selama delapan tahun di Hongkong dan Taiwan, selama itu sudah tiga majikan berbeda saya bekerja," kata perempuan yang menguasai bahasa Inggris dan Kanton itu.
Nursanti mengatakan, meski ia menyukai bekerja di Hongkong namun ia tetap bangga sebagai warga Indonesia. "I like Hongkong but I love Indonesia," tegasnya.
Sedangkan Muhammad Nasib yang akan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia Barat, menyatakan sudah mendapat pelatihan dan memahami hak dan kewajibannya sehingga bisa terhindar dari tindakan sewenang-wenang.
"Saya sudah mempertimbangkan dengan keluarga dan mendapat pelatihan mengenai hak dan kewajiban saya," tegasnya.
Muhammad Nasib sebelumnya pernah bekerja di perkebunan sawit juga dan ia mengaku sudah mampu membeli sebidang tanah dan hewan ternak untuk modalnya kelak. Ketiga WNI yang akan bekerja di luar negeri itu menyatakan bahwa kredit usaha rakyat bagi TKI berupa pinjaman untuk pengurusan keberangkatan ke luar negeri sangat membantu terutama menghindarkan mereka dari belitan hutang rentenir.
Dalam telekonferensi itu, Kepala Negara juga mendapat laporan mengenai perkembangan kredit usaha rakyat (KUR) dan pengelolaan TKI dari Gubernur Jabar, Gubernur NTB dan Wali Kota Malang. Pada Rabu (15/12) siang, Presiden, Ibu Negara dan rombongan dijadwalkan bertolak menuju Semarang untuk kunjungan kerja selama dua hari hingga Kamis (16/12) di Jawa Tengah.
Hal tersebut dikemukakan Presiden saat berdialog dengan tiga warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri di sela-sela peluncuran program kredit usaha rakyat untuk TKI di Surabaya, Rabu (15/12).
Ketiga warga Indonesia tersebut masing-masing Nursanti asal Jawa Barat, Muhammad Nasib asal Nusa Tenggara Barat dan Kausar asal Malang Jawa Timur yang berdialog dengan Presiden melalui jalur telekonferensi. "Saya minta agar sebagian gajinya bisa ditabung sehingga nanti bisa dijadikan modal," kata Presiden kepada Kausar.
Kausar lulusan Universitas Islam Malang akan bekerja di sektor formal mengelola peternakan sapi perah di New Zealand dengan gaji setara Rp30 juta per bulan. Kausar bersama empat rekannya akan berangkat bekerja di sebuah peternakan sapi perah menyusul sembilan WNI yang sudah bekerja di sektor yang sama di New Zealand sejak dua tahun lalu.
Sementara itu kepada Nursanti, asal Jabar yang akan kembali ke Hongkong, Presiden menegaskan agar bekerja dengan baik. "Saya bekerja selama delapan tahun di Hongkong dan Taiwan, selama itu sudah tiga majikan berbeda saya bekerja," kata perempuan yang menguasai bahasa Inggris dan Kanton itu.
Nursanti mengatakan, meski ia menyukai bekerja di Hongkong namun ia tetap bangga sebagai warga Indonesia. "I like Hongkong but I love Indonesia," tegasnya.
Sedangkan Muhammad Nasib yang akan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia Barat, menyatakan sudah mendapat pelatihan dan memahami hak dan kewajibannya sehingga bisa terhindar dari tindakan sewenang-wenang.
"Saya sudah mempertimbangkan dengan keluarga dan mendapat pelatihan mengenai hak dan kewajiban saya," tegasnya.
Muhammad Nasib sebelumnya pernah bekerja di perkebunan sawit juga dan ia mengaku sudah mampu membeli sebidang tanah dan hewan ternak untuk modalnya kelak. Ketiga WNI yang akan bekerja di luar negeri itu menyatakan bahwa kredit usaha rakyat bagi TKI berupa pinjaman untuk pengurusan keberangkatan ke luar negeri sangat membantu terutama menghindarkan mereka dari belitan hutang rentenir.
Dalam telekonferensi itu, Kepala Negara juga mendapat laporan mengenai perkembangan kredit usaha rakyat (KUR) dan pengelolaan TKI dari Gubernur Jabar, Gubernur NTB dan Wali Kota Malang. Pada Rabu (15/12) siang, Presiden, Ibu Negara dan rombongan dijadwalkan bertolak menuju Semarang untuk kunjungan kerja selama dua hari hingga Kamis (16/12) di Jawa Tengah.
Red: Djibril Muhammad
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/12/15/152450-presiden-ingatkan-tki-jangan-lupa-menabung
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) dari Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja terhadap pelayanan publik ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1995.
Pada acara penganugerahan tahun 2010, penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 83 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sedangkan penghargaan Piagam Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 121 Unit Pelayanan Publik yang terbagi atas 48 UPP penerima Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima dan 73 UPP penerima Piagam Madya Citra Pelayanan Prima.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/09/tanggal/22/1308/tki-tunggu-realisasi-kredit-murah.h
2. Lima Langkah Lakukan Advokasi
Apa itu advokasi? Kadang kita bingung membedakan advokasi dan kampanye. Kedua kata itu memang memiliki banyak kemiripan atau bahasa Betawinya beda-beda tipis. Perbedaan advokasi dan kampanye terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kegiatan kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik atas kondisi tertentu, sementara hasil dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan.
Selanjutnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/20/1248/lima-langkah-melakukan-advokasi.html
3. Kontak Pakar: Muhammad Irsyadul Ibad, Sy
Muhammad Irsyadul Ibad, Akrab disapa Ibad atau Irsyad adalah direktur Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (infest) Yogyakarta. Lahir di Bengkulu 27, Mei 1983. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain: Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor, MAN Argamakmur Bengkulu Utara, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/agenda/tahun/2010/bulan/09/tanggal/07/1223/kuatkan-pengelolaan-informasi-buruh-migran-melalui-buletin.html
5. Waspadai Perdagangan Manusia!
Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, patut diwaspadi dalam kegiatan perjalanan antarnegara. Terlebih, perdagangan manusia atau latah disebut dengan trafficking acapkali maujud lewat praktik-praktik yang diterima masyarakat sehingga ia tidak dianggap sebagai tindakan eksploitatif, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan.
Untuk menyiapkan pengelola informasi buruh migran yang andal, Yayasan Tifa Jakarta bersama Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik dan LAKPESDAM NU Cilacap mengadakan pelatihan pengelolaan informasi buruh migran (29-30 Mei 2010) di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
Pelatihan ini diikuti 27 peserta dari calon dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keluarga TKI, pegiat Radio Komunitas, dan anggota Forum Warga Cilacap dari beragam usia. Pelatihan ini dipandu oleh Yossy Suparyo, Koordinator Pokja Pusat Sumber Daya Migran dan Tim fasilitator infest Yogyakarta.
Selama 2 hari pelatihan, secara bertahap peserta belajar pengelolaan informasi, dimulai dengan belajar teknik peliputan, menulis berita, dan pengenalan portal buruhmigran pada hari pertama dan dilanjutkan dengan produksi berita suara dan pengelolaan portal pada hari kedua.
“Pelatihan serupa akan diadakan di 14 titik di Indonesia. Cilacap merupakan titik pertama yang akan menjadi model untuk pelatihan di daerah lain,” ungkap Yossy Suparyo.
Di sela-sela penyampaian materi, Yossy mengatakan pertukaran informasi tentang buruh migran dapat meningkatkan peran serta banyak orang untuk berpartisipasi pada gerakan perlindungan buruh migran.
Hal itu dibenarkan oleh Laily (28), mantan buruh migran asal Nusawungu, Cilacap di Taiwan. Laili mengalami pemerasan dari petugas bandara dan jaringan angkutan yang membawanya ke rumahnya. Ia menuliskan pengalamannya di portal forumwarga, tak lama kemudian dia dikontak sebuah lembaga bantuan hukum yang siap membantunya.
“Saya ikut diskusi kampung buruh migran di Kroya. Lalu, saya diajari internet. Saat itu saya menulis pengalaman buruk saya di terminal III Soekarno-Hatta dan ditravel. Tak lama kemudian, fasilitator Lakpedam mengontak saya, katanya ada orang LBH yang ingin bertemu dengan saya,” kisahnya.
Laili adalah salah satu mantan buruhmigran yang berlatih teknologi informasi dan komunikasi di PTK Mahnetik. Menurutnya, pengetahuan internet dan menulis yang ia pelajari di PTK Mahnetik sangat berguna baginya.
“Andai dulu saya sudah seperti sekarang, saya punya alasan untuk melawan. Dulu saya takut karena pelakunya petugas yang berseragam,” lanjutnya.
Ada beberapa hal menarik selama pelatihan, selain menjadi pengalaman pertama bagi para peserta dalam kerja pengelolaan informasi tentang buruh migran, cerita pengalaman yang dibagikan peserta mantan TKI menjadi inspirasi untuk saling menulis dan mendokumentasikan dalam berita suara.
Pelatihan ditutup dengan sebuah rencana tindak lanjut membuat gerakan solidaritas untuk mengembangan pusat sumberdaya buruh migran.(Fath)
Pembinaan Berkesinambungan bagi TKI di Hong Kong
Selasa, 31 Agustus 2010Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas warga Indonesia, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (KJRI Hong Kong) kembali menyelenggarakan program pembinaan bagi warga Indonesia, khususnya para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong. Dua acara yang berbeda, namun tetap dalam nafas yang sama yaitu Kursus Kecantikan Angkatan Kedua dan Penyuluhan Kewirausahaan bagi TKI di Hong Kong di Ruang Ramayana, Gedung KJRI Hong Kong, Causeway Bay (29/8).
Hadir pada kedua acara tersebut para pimpinan lembaga Farida Professional Academy of Aesthetics, tempat di mana kursus kecantikan berlangsung, Ketua dan anggota Asosiasi Pengerah TKI di Hong Kong (APPIH), Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, wakil dari Universitas Ciputra serta staf KJRI Hong Kong.
Kursus Kecantikan angkatan kedua berlangsung selama 2 bulan sejak Mei 2010 dan diikuti 30 orang TKI yang telah melalui proses seleksi. Pelatihan tanpa biaya ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dan peningkatan diri bagi TKI di Hong Kong yang tidak harus kembali ke Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga. Seperti halnya angkatan pertama, para peserta belajar tata rias wajah dan mengikuti kursus serta mendapatkan sertifikat kelulusan.
Sementara itu, lokakarya kewirausahaan yang diselenggarakan di tempat yang sama, diikuti oleh lebih dari 100 TKI. Dalam sambutan pembukanya, Konsul Jenderal RI, Ferry Adamhar, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi bentuk transfer pengetahuan sehingga sekembalinya ke tanah air para TKI tidak hanya membawa bekal uang dari hasil kerja mereka, tapi yang lebih penting membawa bekal ilmu dan keterampilan yang dapat mengembangkan diri dan keluarga mereka.
Senada dengan Konsul Jenderal RI, Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, menyampaikan bahwa para TKI pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha yang handal, yaitu keberanian mengambil risiko serta motivasi yang kuat untuk maju. Para TKI perlu didorong dan diberi pengetahuan yang memadai untuk bagaimana menjadi wirausaha yang tidak hanya memberi pekerjaan bagi dirinya sendiri, namun juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Hal ini berarti turut memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan bangsa dan negara mengingat masih tingginya angka pengangguran, bahkan yang menyandang gelar sarjana sekalipun.
Program penyuluhan kewirausahaan merupakan kerjasama KJRI Hong Kong dengan Universitas Ciputra. Program serupa juga telah diselenggarakan pada 4 Juli 2010 lalu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari During-Stay Program KJRI Hong Kong yaitu program pembinaan bagi warga Indonesia, khususnya para TKI untuk menambah keterampilan dan pengetahuan mereka. During-Stay Program sendiri merupakan bagian dari rangkaian pembinaan berkelanjutan, yaitu Welcoming Program, yaitu program orientasi tentang pelayanan KJRI serta bagaimana tinggal dan bekerja di Hong Kong bagi para TKI yang baru datang—dan Exit Program, yaitu program pembekalan bagi para TKI yang akan pulang ke Indonesia, antara lain persiapan psikologis dan pengelolaan uang. (sumber: KJRI Hongkong)
Hadir pada kedua acara tersebut para pimpinan lembaga Farida Professional Academy of Aesthetics, tempat di mana kursus kecantikan berlangsung, Ketua dan anggota Asosiasi Pengerah TKI di Hong Kong (APPIH), Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, wakil dari Universitas Ciputra serta staf KJRI Hong Kong.
Kursus Kecantikan angkatan kedua berlangsung selama 2 bulan sejak Mei 2010 dan diikuti 30 orang TKI yang telah melalui proses seleksi. Pelatihan tanpa biaya ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dan peningkatan diri bagi TKI di Hong Kong yang tidak harus kembali ke Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga. Seperti halnya angkatan pertama, para peserta belajar tata rias wajah dan mengikuti kursus serta mendapatkan sertifikat kelulusan.
Sementara itu, lokakarya kewirausahaan yang diselenggarakan di tempat yang sama, diikuti oleh lebih dari 100 TKI. Dalam sambutan pembukanya, Konsul Jenderal RI, Ferry Adamhar, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi bentuk transfer pengetahuan sehingga sekembalinya ke tanah air para TKI tidak hanya membawa bekal uang dari hasil kerja mereka, tapi yang lebih penting membawa bekal ilmu dan keterampilan yang dapat mengembangkan diri dan keluarga mereka.
Senada dengan Konsul Jenderal RI, Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, menyampaikan bahwa para TKI pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha yang handal, yaitu keberanian mengambil risiko serta motivasi yang kuat untuk maju. Para TKI perlu didorong dan diberi pengetahuan yang memadai untuk bagaimana menjadi wirausaha yang tidak hanya memberi pekerjaan bagi dirinya sendiri, namun juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Hal ini berarti turut memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan bangsa dan negara mengingat masih tingginya angka pengangguran, bahkan yang menyandang gelar sarjana sekalipun.
Program penyuluhan kewirausahaan merupakan kerjasama KJRI Hong Kong dengan Universitas Ciputra. Program serupa juga telah diselenggarakan pada 4 Juli 2010 lalu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari During-Stay Program KJRI Hong Kong yaitu program pembinaan bagi warga Indonesia, khususnya para TKI untuk menambah keterampilan dan pengetahuan mereka. During-Stay Program sendiri merupakan bagian dari rangkaian pembinaan berkelanjutan, yaitu Welcoming Program, yaitu program orientasi tentang pelayanan KJRI serta bagaimana tinggal dan bekerja di Hong Kong bagi para TKI yang baru datang—dan Exit Program, yaitu program pembekalan bagi para TKI yang akan pulang ke Indonesia, antara lain persiapan psikologis dan pengelolaan uang. (sumber: KJRI Hongkong)
Citra Pelayanan Prima untuk Pelayanan Warga di Hong Kong dan Fasilitas Diplomatik
Rabu, 15 Desember 2010Atas dedikasinya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat, KJRI Hongkong dan Direktorat Fasilitas Diplomatik Kemlu dianugerahi penghargaan Citra Pelayanan Prima. KJRI menerima Piala Citra Pelayanan Prima yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono kepada Konsul Jenderal RI di Hongkong. Sementara, Direktur Fasdip menerima penghargaan Piagam Madya Citra Pelayanan Prima dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan. Kedua penghargaan tersebut diserahkan di Istana Wapres, hari ini (15/12).
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) dari Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja terhadap pelayanan publik ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1995.
Pada acara penganugerahan tahun 2010, penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 83 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sedangkan penghargaan Piagam Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 121 Unit Pelayanan Publik yang terbagi atas 48 UPP penerima Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima dan 73 UPP penerima Piagam Madya Citra Pelayanan Prima.
Keberhasilan KJRI Hong Kong tidak terlepas dari upaya benah diri untuk mewujudkan visi sebagai ‘rumah yang ramah’ bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan bermotokan “Pelayanan Berbasis Perlindungan”, KJRI Hong Kong telah menerapkan budaya kerja (corporate culture) yang berpijak pada semangat kepedulian dan keberpihakan dengan mensinergikan seluruh fungsi di Perwakilan RI dalam mendukung kegiatan pelayanan publik dan perlindungan WNI.
Salah satu langkah inovatif KJRI Hong Hong, sejak bulan September 2007 telah mengimplementasikan program pelayanan berbasis perlindungan yang lebih komprehensif, sistematis, dan terencana dengan nama welcoming program, during stay program, dan exit program. Pada bulan Desember 2009, KJRI Hong Kong juga telah berhasil memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Direktorat Fasilitas Diplomatik merupakan salah satu unit pelayanan di Kementerian Luar Negeri yang memberikan pelayanan terhadap 224 perwakilan diplomatik asing dan organisasi internasional dengan jumlah staf sekitar 1.273 orang yang tersebar di 14 kota di tanah air.
Pelayanan Direktorat Fasilitas Diplomatik merupakan pelaksanaan dari Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina tahun 1963 dimana negara penerima (Pemerintah RI) berkewajiban menjamin kelancaran kerja kantor perwakilan asing dalam melaksanakan misinya di Indonesia dengan memberikan fasilitas dan kemudahan. Pada bulan Desember 2010, Direktorat Fasilitas Diplomatik juga sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
Pelayanan Direktorat Fasilitas Diplomatik merupakan pelaksanaan dari Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina tahun 1963 dimana negara penerima (Pemerintah RI) berkewajiban menjamin kelancaran kerja kantor perwakilan asing dalam melaksanakan misinya di Indonesia dengan memberikan fasilitas dan kemudahan. Pada bulan Desember 2010, Direktorat Fasilitas Diplomatik juga sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
Kementerian Luar Negeri ikut serta pertama kali pada penghargaan ini pada tahun 2008 dimana KBRI Kuala Lumpur dan KBRI Singapura berhasil memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima, sedangkan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia mendapatkan Piagam Citra Pelayanan Prima. Selain itu penghargaan Piagam Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima juga diberikan kepada Duta Besar RI Singapura (untuk Kelompok Kebijakan) dan Wakil Kepala Perwakilan RI KBRI Kuala Lumpur (untuk Kelompok Operasional).
Menlu RI : Diplomat Agar Terus Bekerja Penuh Komitmen dan Selalu Hands On
Rabu, 15 Desember 2010
Dalam kegiatan diplomasi, aspek SDM adalah hal yang terpenting selain sarana dan fasilitas yang dimiliki. Oleh karena itu Pimpinan Kemlu akan terus mendukung peningkatan dan penyempurnaan yang dilakukan Pusdiklat sebagai center of excellence untuk mendidik para diplomat kita.
Hal tersebut ditegaskan Menlu dalam acara penutupan Diklat Terpadu Sesparlu Angkatan 43 – PIM II Angkatan 29 dan Diklat Terpadu Sesdilu 45 – PIM III Angkatan 15, pada hari Selasa, 14 Desember 2010. Dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Pancasila tersebut, Menlu juga mendorong para diplomat untuk terus bekerja dengan penuh komitmen, harus selalu hands on, dan tetap prima meskipun bekerja under pressure.
Sementara itu, Kepala LAN, Asmawi Rewansyah, dalam sambutannya antara lain menyinggung bahwa seorang pemimpin hendaknya dapat berperan sebagai guru (memiliki sifat-sifat yang patut diteladani), sebagai bapak (tidak hanya menyalahkan anak buahnya), dan sebagai teman (tempat berkeluh kesah)
Selain dihadiri oleh Kepala LAN, acara penutupan tersebut juga dihadiri oleh para Eselon I dan II Kemlu dan LAN, disamping 21 peserta Sesparlu dan 32 peserta Sesdilu. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
Hal tersebut ditegaskan Menlu dalam acara penutupan Diklat Terpadu Sesparlu Angkatan 43 – PIM II Angkatan 29 dan Diklat Terpadu Sesdilu 45 – PIM III Angkatan 15, pada hari Selasa, 14 Desember 2010. Dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Pancasila tersebut, Menlu juga mendorong para diplomat untuk terus bekerja dengan penuh komitmen, harus selalu hands on, dan tetap prima meskipun bekerja under pressure.
Sementara itu, Kepala LAN, Asmawi Rewansyah, dalam sambutannya antara lain menyinggung bahwa seorang pemimpin hendaknya dapat berperan sebagai guru (memiliki sifat-sifat yang patut diteladani), sebagai bapak (tidak hanya menyalahkan anak buahnya), dan sebagai teman (tempat berkeluh kesah)
Selain dihadiri oleh Kepala LAN, acara penutupan tersebut juga dihadiri oleh para Eselon I dan II Kemlu dan LAN, disamping 21 peserta Sesparlu dan 32 peserta Sesdilu. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
BURUH MIGRAN RAWAN PENYESATAN INFORMASI
Written by Misan, Satuportal.net
Monday, 16 August 2010 02:26
“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.
Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.
Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.
Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.
Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.
Yayah Sobariah, Ketua PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Pasundan, mengungkapkan bahwa salah satu program dari PPSW ini adalah membekali para calon TKI keterampilan menggunakan ICT khususnya mengetik dan menggunakan Internet. Dengan keterampilan ini, maka kemampuan sharing TKI meningkat dan lebih mudah dipantau jika terdapat permasalahan di luar negeri.
Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.
Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.
“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.
Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.
Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.
Yayah Sobariah, Ketua PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Pasundan, mengungkapkan bahwa salah satu program dari PPSW ini adalah membekali para calon TKI keterampilan menggunakan ICT khususnya mengetik dan menggunakan Internet. Dengan keterampilan ini, maka kemampuan sharing TKI meningkat dan lebih mudah dipantau jika terdapat permasalahan di luar negeri.
Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.
Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.
Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.
Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.
“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.
Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.
Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.
Yayah Sobariah, Ketua PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Pasundan, mengungkapkan bahwa salah satu program dari PPSW ini adalah membekali para calon TKI keterampilan menggunakan ICT khususnya mengetik dan menggunakan Internet. Dengan keterampilan ini, maka kemampuan sharing TKI meningkat dan lebih mudah dipantau jika terdapat permasalahan di luar negeri.
Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.
Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.
Ringkasan Informasi Terkelola Melalui Pusat Sumber Daya Buruh Migran (http://buruhmigran.or.id)
Pada 1-23 September 2010 pusat sumberdaya buruh migran menghimpun beberapa artikel pada portal http://buruhmigran.or.id/. Artikel tersebut diproduksi oleh redaksi dan juga berasal dari berbagai kontributor jaringan di 10 kota di Indonesia.
Pusat Sumberdaya Buruh Migran adalah pusat pengelolaan, pendidikan dan advokasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan pengelolaan informasi dan advokasi kepada buruh migran dan keluarga buruh migran, maupun mantan dan calon buruh migran. Melalui media ini diharapkan buruh migran dapat meiliki sumber acuan pengetahuan yang akurat mengenai pelbagai proses terkait dengan migrasi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak-hak buruh migran.
Pada edisi bulan ini, beberapa artikel yang terunggah, antara lain:
1. TKI Tunggu Realisasi Kredit Murah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri menunggu realisasi kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dan sejumlah bank tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI. Pemerintah memberikan jaminan 80 prosen dari total dana kredit mikro yang jumlahnya bisa 60 juta setiap orang.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/09/tanggal/22/1308/tki-tunggu-realisasi-kredit-murah.h
2. Lima Langkah Lakukan Advokasi
Apa itu advokasi? Kadang kita bingung membedakan advokasi dan kampanye. Kedua kata itu memang memiliki banyak kemiripan atau bahasa Betawinya beda-beda tipis. Perbedaan advokasi dan kampanye terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kegiatan kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik atas kondisi tertentu, sementara hasil dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan.
Selanjutnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/20/1248/lima-langkah-melakukan-advokasi.html
3. Kontak Pakar: Muhammad Irsyadul Ibad, Sy
Muhammad Irsyadul Ibad, Akrab disapa Ibad atau Irsyad adalah direktur Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (infest) Yogyakarta. Lahir di Bengkulu 27, Mei 1983. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain: Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor, MAN Argamakmur Bengkulu Utara, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/kontak-pakar/tahun/2010/bulan/09/tanggal/07/1229/muhammad-irsyadul-ibad-sy.html
4. Kuatkan Pengelolaan Informasi Buruh Migran Melalui Buletin
Yogyakarta- Pengelolan informasi buruh migran tidak dapat hanya dilakukan dengan mengandalkan satu media. Pengarusutamaan membutuhkan pengayaan jenis media untuk mencapai target penerima informasi yang beragam. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu pengawinan (konvergensi) media juga dibutuhkan untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran.
4. Kuatkan Pengelolaan Informasi Buruh Migran Melalui Buletin
Yogyakarta- Pengelolan informasi buruh migran tidak dapat hanya dilakukan dengan mengandalkan satu media. Pengarusutamaan membutuhkan pengayaan jenis media untuk mencapai target penerima informasi yang beragam. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu pengawinan (konvergensi) media juga dibutuhkan untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/agenda/tahun/2010/bulan/09/tanggal/07/1223/kuatkan-pengelolaan-informasi-buruh-migran-melalui-buletin.html
5. Waspadai Perdagangan Manusia!
Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, patut diwaspadi dalam kegiatan perjalanan antarnegara. Terlebih, perdagangan manusia atau latah disebut dengan trafficking acapkali maujud lewat praktik-praktik yang diterima masyarakat sehingga ia tidak dianggap sebagai tindakan eksploitatif, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/05/1211/waspadai-perdagangan-manusia.html
6. Buruh Migran Butuh Sukarelawan Pakar
Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) membutuhkan dukungan sukarelawan pakar. Para sukarelawan pakar berfungsi sebagai tim ahli yang memberikan pendapat, gagasan, analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para buruh migran. Kepakaran sukarelawan tidak dipandang dari latar belakang akademis, tapi pengetahuan dan kemampuannya dalam urusan buruh migran.
6. Buruh Migran Butuh Sukarelawan Pakar
Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) membutuhkan dukungan sukarelawan pakar. Para sukarelawan pakar berfungsi sebagai tim ahli yang memberikan pendapat, gagasan, analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para buruh migran. Kepakaran sukarelawan tidak dipandang dari latar belakang akademis, tapi pengetahuan dan kemampuannya dalam urusan buruh migran.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/agenda/tahun/2010/bulan/09/tanggal/05/1206/buruh-migran-butuh-sukarelawan-pakar.html
7. Pewartaan Buruh Migran Sebagai Geerakan Sosial
Mengapa buruh migran perlu bersentuhan dengan dunia pewartaan? Permasalahan buruh migran sangat rumit sehingga mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan pewartaan untuk mengurai lingkaran setan yang membelenggu mereka.
7. Pewartaan Buruh Migran Sebagai Geerakan Sosial
Mengapa buruh migran perlu bersentuhan dengan dunia pewartaan? Permasalahan buruh migran sangat rumit sehingga mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan pewartaan untuk mengurai lingkaran setan yang membelenggu mereka.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/05/1204/pewartaan-buruh-migran-sebagai-gerakan-sosial.html
Hormat Kami
Hormat Kami
Fika Murdiana Rachman
Pengelola
Pengelola
——————————
Pusat Sumberdaya Buruh Migrand/a Infest Yogyakarta
Jl. Veteran Gg. Janur Kuning No. 11 A Pandean Umbulharjo Yogyakarta 55161 Telp/Fax: 0274-372378
Email: redaksi@buruhmigran.or.id
Website: http://buruhmigran.or.id/
Pusat Sumberdaya Buruh Migrand/a Infest Yogyakarta
Jl. Veteran Gg. Janur Kuning No. 11 A Pandean Umbulharjo Yogyakarta 55161 Telp/Fax: 0274-372378
Email: redaksi@buruhmigran.or.id
Website: http://buruhmigran.or.id/
——————————–
Pusat Sumberdaya Buruh Migran
Pusat Sumberdaya Buruh Migran
Pusat Sumber Daya Buruh Migran (Migrant Worker Resource Centre) merupakan program dukungan informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu calon atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Program dukungan ini memungkinkan para buruh migran saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sesama buruh migran, keluarga, organisasi nonpemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah.
Portal ini merupakan sistem pengelolaan informasi dikelola oleh 14 Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik di seluruh Indonesia. Portal merupakan sarana untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran dengan cara padang yang memberdayakan.
Jaringan PTK Mahnettik tersebar di:
1. PTK Mahnettik Cirebon
2. PTK Mahnettik Sukabumi
3. PTK Mahnettik Cianjur
4. PTK Mahnettik Malang
5. PTK Mahnettik Blitar
6. PTK Mahnettik Kulonprogo
7. PTK Mahnettik Banyumas
8. PTK Mahnettik Cilacap
9. PTK Mahnettik Lombok Barat
10. PTK Mahnettik Lombok Tengah
11. PTK Mahnettik Lombok Timur
12. PTK Mahnettik Sumbawa
13. PTK Mahnettik Flores Timur
2. PTK Mahnettik Sukabumi
3. PTK Mahnettik Cianjur
4. PTK Mahnettik Malang
5. PTK Mahnettik Blitar
6. PTK Mahnettik Kulonprogo
7. PTK Mahnettik Banyumas
8. PTK Mahnettik Cilacap
9. PTK Mahnettik Lombok Barat
10. PTK Mahnettik Lombok Tengah
11. PTK Mahnettik Lombok Timur
12. PTK Mahnettik Sumbawa
13. PTK Mahnettik Flores Timur
Buruh Migran Indonesia tersebar di pelbagai negara dengan jenis perlindungan hukum yang tidak jelas. Sejumlah kasus kekerasan yang berujung pada gangguan psikis, cidera fisik, dan kematian berlangsung begitu saja tanpa adanya perlindungan yang memadai dari pemerintah.
Buruh Migran Indonesia melihat banyak keterbatasan yanng dimiliki oleh oleh buruh migran, terkait dengan tatacara pendaftaran paspor, visi, budaya negara tujuan dan penipuan.
Pelatihan Pengelolaan Informasi Buruh Migran di Cilacap
Untuk menyiapkan pengelola informasi buruh migran yang andal, Yayasan Tifa Jakarta bersama Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik dan LAKPESDAM NU Cilacap mengadakan pelatihan pengelolaan informasi buruh migran (29-30 Mei 2010) di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
Pelatihan ini diikuti 27 peserta dari calon dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keluarga TKI, pegiat Radio Komunitas, dan anggota Forum Warga Cilacap dari beragam usia. Pelatihan ini dipandu oleh Yossy Suparyo, Koordinator Pokja Pusat Sumber Daya Migran dan Tim fasilitator infest Yogyakarta.
Selama 2 hari pelatihan, secara bertahap peserta belajar pengelolaan informasi, dimulai dengan belajar teknik peliputan, menulis berita, dan pengenalan portal buruhmigran pada hari pertama dan dilanjutkan dengan produksi berita suara dan pengelolaan portal pada hari kedua.
“Pelatihan serupa akan diadakan di 14 titik di Indonesia. Cilacap merupakan titik pertama yang akan menjadi model untuk pelatihan di daerah lain,” ungkap Yossy Suparyo.
Di sela-sela penyampaian materi, Yossy mengatakan pertukaran informasi tentang buruh migran dapat meningkatkan peran serta banyak orang untuk berpartisipasi pada gerakan perlindungan buruh migran.
Hal itu dibenarkan oleh Laily (28), mantan buruh migran asal Nusawungu, Cilacap di Taiwan. Laili mengalami pemerasan dari petugas bandara dan jaringan angkutan yang membawanya ke rumahnya. Ia menuliskan pengalamannya di portal forumwarga, tak lama kemudian dia dikontak sebuah lembaga bantuan hukum yang siap membantunya.
“Saya ikut diskusi kampung buruh migran di Kroya. Lalu, saya diajari internet. Saat itu saya menulis pengalaman buruk saya di terminal III Soekarno-Hatta dan ditravel. Tak lama kemudian, fasilitator Lakpedam mengontak saya, katanya ada orang LBH yang ingin bertemu dengan saya,” kisahnya.
Laili adalah salah satu mantan buruhmigran yang berlatih teknologi informasi dan komunikasi di PTK Mahnetik. Menurutnya, pengetahuan internet dan menulis yang ia pelajari di PTK Mahnetik sangat berguna baginya.
“Andai dulu saya sudah seperti sekarang, saya punya alasan untuk melawan. Dulu saya takut karena pelakunya petugas yang berseragam,” lanjutnya.
Ada beberapa hal menarik selama pelatihan, selain menjadi pengalaman pertama bagi para peserta dalam kerja pengelolaan informasi tentang buruh migran, cerita pengalaman yang dibagikan peserta mantan TKI menjadi inspirasi untuk saling menulis dan mendokumentasikan dalam berita suara.
Pelatihan ditutup dengan sebuah rencana tindak lanjut membuat gerakan solidaritas untuk mengembangan pusat sumberdaya buruh migran.(Fath)
Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatu...
BalasHapusMohon maaf bilah kedatangan saya mengganggu. Saya ingin berbagi cerita kisah sukses saya disini. Perkenalkan nama saya ABDUL ROCHMAN JUNAIDY asal kediri seorang mantan TKI dulu kerja di MALAYSIA selama 7 tahun lamanya. Singkat cerita.. Saya sangat berterima kasih kpd IBU SITI FADILAH berkat postingan beliau di salah satu website saya bisa kenal PAK H.CAHYONO ternyata beliau guru spiritual yang sering membantu orang melalui Nomer Togel 3D/4D/5D/6D, Uang Gaib, Pelet Dan Pelaris. Berkat bantuan PAK H.CAHYONO melalui pemasangan nomer togel 6D Nya alhamdulillah saya menang RM,427.000 selama 3 kali pemasangan. saya tidak menyangka kalau saya bisa sesukses ini dan ini semua berkat bantuan PAK H.CAHYONO, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang alhamdulillah kini sekarang saya sudah punya rumah dan usaha sendiri itu semua atas bantuan beliau. Saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan beliau karna banyakNya orang yg perna saya telpon dari google untuk minta bantuanNya tidak ada satu pun yg berhasil malah hutang saya tambah banyak. Baik burukNya hanya tuhan yang tahu apa boleh buat kondisi keuangan sudah tidak memungkinkan. Bagi anda yg diluar negri maupun dalam negri butuh bantuan beliau jangan takut atau maluh segerah hubungi PAK H.CAHYONO di nomer 085213737273 / +6285213737273 Semua akan berubah Karna kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Yakin dan percaya bahwa itu semua akan tercapai berkat bantuan dari PAK H.CAHYONO dan muda2han anda cocok dan beliau bisa membantu anda seperti saya. Sekian dan terima kasih atas tumpangannya semoga dengan adaNya pesan singkat ini bisa bermanfaat kpd saudara...
Wassalam...